Lambang Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
Upaya untuk mempersatukan pencak silat sebetulnya sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1922 di Segalaherang, Subang, Jawa Barat, didirikan Perhimpunan Pencak Silat Indonesia untuk menggabungkan aliran pencak Jawa Barat yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Pada masa pendudukan Jepang, Presiden Soekarno pernah menjadi pelindungnya.
Upaya serupa juga diadakan di Yogyakarta. Pada tahun 1943, beberapa pendekar pencak silat, yaitu R Brotosoetarjo dari Budaya Indonesia Mataram, Mohamad Djoemali dari Taman Siswa, RM Harimurti dari Krisnamurti, Abdullah dari Pencak Kesehatan, R Soekirman dari Rukun Kasarasaning Badan, Alip Purwowarso dari Setia Hati Organisasi, Suwarno dari Setia Hati Terate, R Mangkupujono dari Persatuan Hati dan RM Sunardi Suryodiprojo dari Reti Ati, mendirikan organisasi yang bernama Gapema (Gabungan Pencak Mataram) untuk bersama-sama menggalang pencak silat yang tumbuh di Kesultanan Yogyakarta. Gapema ini merupakan sebuah batalyon yang seluruh anggotanya adalah pesilat dan turut berjuang dalam perang kemerdekaan Republik Indonesia.
Setelah beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1947, di Yogyakarta juga berdiri satu organisasi bernama Gapensi (Gabungan Pentjak Seluruh Indonesia) yang bertujuan mempersatukan aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Gapensi didirikan oleh Mohamad Djoemali dari Taman Siswa bersama beberapa tokoh pencak silat, yaitu RM Soebandiman Dirdjoatmodjo dari Perisai Diri, Ki Widji Hartani dari Prisai Sakti Mataram, R Brotosoetarjo dari Budaya Indonesia Mataram dan Widjaja.
Meskipun organisasi di Jawa Barat dan Yogyakarta ini bercita-cita nasional, keanggotaannya masih berskala lokal. Untuk itu PORI (Persatuan Olahraga Republik Indonesia), yang kemudian berganti nama menjadi KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), mengadakan sebuah Konperensi Bagian Pentjak di Solo pada tanggal 2 Juni 1948.
Pertemuan tersebut sebelumnya telah diawali dengan rapat pembentukan Panitia Persiapan Persatuan Pencak Silat Indonesia di Solo pada awal tahun 1947 yang diprakarsai oleh Mr Wongsonegoro, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dari hasil rapat ini dibentuklah panitia IPSI (Ikatan Pentjak Seloeroeh Indonesia) pada bulan Mei 1947 yang diketuai oleh Mr Wongsonegoro. IPSI bernaung di bawah Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
Para pendiri IPSI pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta adalah :
- Mr Wongsonegoro, Ketua Pusat Kebudayaan Kedu
- Soeratno Sastroamidjojo, Sekretaris Pusat Kebudayaan Kedu
- Marjoen Soedirohadiprodjo dari Setia Hati Organisasi
- Dr Sahar dari Silat Sumatera
- Soeria Atmadja dari Pencak Jawa Barat
- Soeljohadikoesoemo dari Setia Hati Madiun
- Rachmad Soeronegoro dari Setia Hati Madiun
- Moenadji dari Setia Hati Solo
- Roeslan dari Setia Hati Kediri
- Roesdi Imam Soedjono dari Setia Hati Kediri
- S Prodjosoemitro, Ketua PORI Bagian Pencak
- Mohamad Djoemali dari Yogyakarta
- Margono dari Setia Hati Yogyakarta
- Soemali dari Persatuan Olahraga Republik Indonesia
- Karnandi dari Kementerian Pembangunan dan Pemuda
- Ali Marsaban dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Dengan didirikannya organisasi ini diharapkan bahwa pencak silat dapat digerakkan dan disebarluaskan sampai ke berbagai pelosok di tanah air sebagai suatu ekspresi kebudayaan nasional. Masyarakat juga mengharapkan bahwa pencak silat distandarisasi agar dapat diajarkan sebagai pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dan dapat dipertandingkan dalam even-even olahraga nasional.
Sesuai dengan keinginan tersebut, langkah pertama yang diusahakan oleh IPSI adalah terbentuknya suatu sistem pencak silat nasional yang dapat diterima oleh seluruh perguruan pencak silat yang ada di tanah air. Untuk sementara waktu, diadopsikan sebagai standaard system pelajaran pencak silat dasar yang sudah disusun oleh RM S Prodjosoemitro dan diajarkan di sekolah-sekolah di wilayah Solo dengan dukungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Balai Kota Surakarta. Hasil dari usaha standarisasi awal pencak silat ini dipertunjukkan oleh kurang lebih 1.000 pesilat anak-anak dalam demonstrasi senam pencak silat massal pada Pembukaan PON I tanggal 8-12 September 1948 di Solo. Sejak PON I tersebut, pencak silat dilombakan sebagai demonstrasi dalam kategori solo dan ganda, baik tangan kosong maupun senjata.
Tidak semua aliran dan perguruan pencak silat sepakat mengenai perlunya organisasi nasional. Ada yang khawatir bahwa dengan penyusunan sistem pencak silat nasional maka persatuan aliran-aliran pencak silat tidak akan terlaksana, bahkan akan terdapat perpecahan karena tiap aliran atau perguruan pencak silat akan mengklaim dirinya yang terbaik. Pada awalnya Gapensi ikut menolak karena anggota panitia IPSI dianggap didominasi oleh anggota perguruan pencak silat Setia Hati. Selain itu, beberapa perguruan pencak silat di daerah Kauman, yang saat ini dikenal dengan nama Tapak Suci, ikut menolak karena Mr Wongsonegoro yang dijadikan Ketua IPSI dikenal sebagai salah seorang tokoh aliran kebatinan. Salah satu anggota Gapensi, yaitu Sukowinadi, kemudian mendirikan organisasi yang bernama Perpi (Persatuan Pencak Indonesia) yang menaungi perguruan pencak silat Benteng Mataram, Mustika, Bayu Manunggal, Bima Sakti dan Trisno Murti. Organisasi baru ini didukung oleh Phasadja Mataram dan Tapak Suci.
Persatuan dan kesatuan jajaran pencak silat di Indonesia masih belum benar-benar terwujud dengan adanya berbagai organisasi pencak silat tersendiri di luar IPSI seperti Gapensi, Perpi, Putra Betawi, dan lainnya. Ditambah lagi pada tahun 1950 ketika terjadi pergolakan pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh kelompok gerakan separatis DI/TII. Panglima Teritorium III, Kolonel RA Kosasih, dibantu oleh Kolonel Hidayat dan Kolonel Harun, pada bulan Agustus 1957 mendirikan PPSI (Persatuan Pencak Silat Indonesia) di Bandung yang bertujuan menggalang kekuatan jajaran pencak silat untuk menghadapi DI/TII yang berkembang di wilayah Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah bagian barat dan DI Yogyakarta. Sesuai dengan wilayah pembinaannya, yang masuk dalam PPSI adalah perguruan pencak silat aliran Pasundan.
Akibat dibentuknya PPSI menimbulkan dualisme pembinaan dan pengendalian pencak silat di Indonesia. Pendekar-pendekar Jawa Barat merasa bahwa kegiatan yang diprakarsai IPSI didominasi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak mencapai Jawa Barat. Menurut pendekar Jawa Barat tetap diperlukan suatu organisasi khusus untuk mengayomi dan mengembangkan perguruan-perguruan pencak silat yang beraliran Jawa Barat. Pada tahun 1950-an IPSI dan PPSI bersaing berebut pengaruh di dunia persilatan dengan saling banyak mendirikan cabang di seluruh provinsi di Indonesia. PPSI berkembang di daerah Jawa Barat, Lampung dan Jawa Timur bagian timur.
Pada tanggal 21-23 Desember 1950 di Yogyakarta diadakan Kongres IPSI II yang memutuskan untuk mengukuhkan organisasi dan menyusun Pengurus Besar IPSI dimana Mr Wongsonegoro diangkat sebagai Ketua Umum, Sri Paduka Paku Alam sebagai Wakil Ketua Umum dan Rachmad sebagai Penulis I. Gapensi dan Perpi ikut bergabung dengan IPSI. Tokoh-tokoh Gapensi dan Perpi menduduki jabatan penting dalam keorganisasian IPSI. RM Soebandiman Dirdjoatmodjo kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Pencak di Inspeksi Pendidikan Jasmani yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Jawa Timur.
Pada tahun 1952 dibentuk Lembaga Pencak Silat di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tahun 1953 aktivitas pencak silat dipindahkan dari Jawatan Pendidikan Masyarakat ke Jawatan Kebudayaan. Pada tahun tersebut juga diadakan Kongres IPSI III di Bandung. Demonstrasi pencak silat yang bersifat internasional dalam misi kebudayaan Indonesia dilakukan pada tahun 1955 di Praha, Leningrad, Budapest dan Kairo.
Sistem pencak silat nasional yang telah distandarisasi oleh IPSI ternyata belum dapat memenuhi harapan masyarakat, sehingga peralihan pencak silat dari sarana beladiri menjadi sejenis senam jasmani memakan waktu yang cukup lama. Tim ahli teknik IPSI yang terdiri dari pakar-pakar dari berbagai aliran dan perguruan pencak silat mempelajari ratusan kaidah dan gerak kemudian mencoba menyatukan mereka tanpa menghilangkan warna-warni yang khas. Mereka juga harus menyesuaikan sistem pelajaran tradisional pencak silat yang berpatokan kepada jurus (seri atau kumpulan gerakan) dengan prinsip olahraga modern.
Pada tahun 1960, PB IPSI membentuk Laboratorium Pencak Silat yang bertujuan untuk menyusun peraturan pertandingan pencak silat yang baku dan memenuhi kriteria suatu pertandingan olahraga yang dapat dipertandingkan di tingkat nasional. Anggota laborat tersebut terdiri dari Arnowo Adji HKP dari Perisai Diri, Januarno dan Imam Suyitno dari Setia Hati Terate, Mochamad Hadimulyo dibantu Dr Rachmadi Djoko Suwignjo dan Dr Mohamad Djoko Waspodo dari Nusantara.
Selain mengalami kesulitan teknis dalam mengembangkan metode dan sistematika olahraga yang dapat diterima oleh semua pihak, IPSI juga mendapat resistensi dari kalangan pendekar tradisional yang enggan menerima pemikiran-pemikiran baru karena tidak menginginkan reduksi pencak silat hanya kepada satu bentuknya, yaitu olahraga. Mereka khawatir bahwa aspek integral yang lain, khususnya aspek seni dan aspek spiritual, akan diabaikan dan tidak dapat dirasakan lagi sebagai unsur-unsur yang saling terkait dalam satu totalitas sosiokosmik.
Kesulitan juga datang dari luar dunia pencak silat, karena persaingan yang ketat dari beladiri impor. Antara tahun 1960 - 1966, pada waktu terjadi kemerosotan ekonomi dan politik negara yang turut berdampak terhadap IPSI, beladiri karate dari Jepang secara resmi masuk Indonesia dan dengan tangkasnya memasuki kalangan pelajar dan militer. Pada awalnya, karate dan judo dipraktekkan sebagai olahraga dan dipertandingkan di depan umum. Penerimaan yang positif terhadap beladiri asing, memaksa kalangan pencak silat untuk berpikir dan berbuat lebih baik dalam usaha mengembangkan pencak silat olahraga. Kehadiran karate di Indonesia merupakan cambuk yang benar-benar efektif untuk membangunkan kalangan pencak silat dari tidurnya.
Penggeseran konseptual akhirnya terjadi, meskipun beberapa pendekar pencak silat keberatan apabila makna pencak silat sebagai unsur kebudayaan dalam arti luas dipersempit agar aspek olahraga dapat diutamakan. Pada bulan Januari 1961 IPSI dipindahkan dari Jawatan Kebudayaan ke Jawatan Pendidikan Jasmani, kemudian pada tanggal 31 Desember 1967 IPSI turut aktif dalam mendirikan KONI. Jawatan Pendidikan Jasmani menyelenggarakan Seminar Pencak Silat Seluruh Indonesia yang membahas masalah penyusunan cara pertandingan pencak silat nasional. Kemudian dilakukan uji coba pertandingan bebas full body contact di Solo dan Madiun. Pada tahun yang sama berlangsung PON V di Bandung yang juga mempertandingkan pencak silat.
Pada tahun 1970-an muncul kerangka konseptual dimana induk-induk olahraga beladiri dianggap sebagai alat pertahanan nasional. Sebagai akibatnya cabang-cabang ilmu beladiri mulai ditempatkan di bawah pimpinan tokoh-tokoh militer. Pada Kongres IPSI IV tahun 1973 di Jakarta, Ketua Umum PB IPSI Mr Wongsonegoro yang saat itu usianya sudah sangat tua diganti oleh Brigjen TNI Tjokropranolo, Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 20-24 Nopember 1973 diadakan Seminar Pencak Silat III di Bogor, nama Ikatan Pentjak Seloeroeh Indonesia diubah menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia.
Beliau dengan dibantu oleh beberapa perguruan pencak silat melakukan pendekatan kepada pimpinan PPSI yang akhirnya dalam keputusan Kongres IPSI IV ini PPSI bergabung ke dalam IPSI walaupun masih ada beberapa anggotanya yang tetap bertahan. Kebetulan ketiga pimpinan PPSI satu corps dengan beliau di Corps Polisi Militer. Perguruan-perguruan tersebut dianggap telah berhasil mempersatukan kembali seluruh jajaran pencak silat ke dalam organisasi IPSI.
Pada masa kepemimpinan Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya, perguruan-perguruan yang ikut aktif dalam memperjuangkan keutuhan IPSI tersebut diberi istilah Perguruan Historis dan dijadikan Anggota Khusus IPSI. Mereka dipandang mempengaruhi sejarah dan perkembangan IPSI serta pencak silat pada umumnya antara tahun 1948 dan 1973 dengan memberikan kontribusi kepada kesatuan pemikiran dalam pembentukan organisasi nasional tunggal pencak silat Indonesia yang diberi nama IPSI, kesatuan tekad untuk mempertahankan IPSI sebagai satu-satunya organisasi nasional pencak silat di Indonesia, kesatuan dukungan untuk menjadikan IPSI sebagai anggota KONI dan kesatuan dukungan untuk memasukkan pencak silat dalam PON sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Sepuluh Perguruan Historis tersebut adalah :
- Persaudaraan Setia Hati
- Persaudaraan Setia Hati Terate
- Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- PSN Perisai Putih
- Tapak Suci Putera Muhammadiyah
- Phasadja Mataram
- Perpi Harimurti
- Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI)
- PPS Putra Betawi
- KPS Nusantara
Beberapa Penggurus Organisasi IPSI :
1. Persaudaraan Setia Hati
Deklarasi Organisasi “SH” pada tanggal 22 Mei 1932 di Semarang baru sebatas wacana atau harapan apa yang ada dibenaknya saudara tua ialah Moenandar Hardjowijoto yang di setujui oleh beberapa Kadhang lainnya diantaranya Bapak Marijoen, Masnadi, Abd Ghani dan lain-lain dengan maksud organisasi ini dapat mengkordinir murid-murid Ki Ngabei Soerodiwirjo di luar kediaman Eyang Soero dan juga mengangkat keilmuan Pencak SH jasmani-rohani yang beliau sudah ramu sedemikian rupa (gerak rohani).sebelum tahun 1972 belum ada istilah ketua umum mereka lebih suka disebut dewan kerokhanian.
Pada tahun 1934 Pak Moen tidak dapat melanjutkan aktifitas di organisasi yang kemudian diserahkan oleh kadhang lain yaitu Bapak Marijoen Soediroprosodjo dan pada tahun 1936 Pak Marijoen sempat menulis atau mengetik memurnikan kemurnian 36 jurus SH sewaktu pertemuannya dengan Eyang Soero di Semarang yang dijadikan dalam leaders conference di Magelang/Keresidenan Kedu.
Pada tahun 1938 Pak Marijoen digantikan oleh Bapak Alip, di era 1938 ini justru organisasi mengalami vakum dikarenakan sedang gencar-gencarnya gaung revolusi kemerdekaan hingga akhirnya Pak Moen aktif kembali dan semua kadhang menyerahkan organisasi untuk ditindak lanjuti pada tahun 1954 di magelang dari sinilah mulai dibuat konsep-konsep organisasi seperti tata cara atau aturan-aturan organisasi, motto organisasi, yang dikemudian hari dapat dibukukan.
Pada tahun 1962 buku sejarah perjalanan Ki Ngabei Soerodiwirjo hingga wafat ditulis dikarenakan belum dibukukan tapi sudah beredar dikalangan sendiri sehingga bapak Kol cepat-cepat membukukanya pada tahun 1963 dengan judul: Buku “Peringatan Persaudaraan SETIA HATI”, dan sampailah pada tanggal 22 Mei 1972 semua literatur sudah dibukukan 70% disini pula Pak Moen ber-deklarasi bahwa kata “O” tidak dicantumkan dalam kata “SH” dan semua lapisan masyarakat atau golongan dapat belajar mempelajari “Pencak SH” yang terdapat didalam Persaudaraan SETIA HATI(SH)dan meniadakan trap-trapan(Este-trap, Twerde-trap dan Derde-trap) hanya sekali kecer semua diberikan apa itu keilmuan Setia Hati yang dicetuskan oleh Bapak SH! Ki Ngabei Soerodiwirjo, menyusul penyelesaian buku ke-SH-an/kerokhanian SAPTA WASITA TAMA yang dibukukan pada tahun 1972 Tuntunan I dan II, 1973 Tuntunan III, IV dan V dilanjut tahun 1975 Tuntunan VI dan VII selesai berkat rewelnya Pak Moen meminta untuk menyelesaikan semua berkas-berkas wacana ber-Organisasi.
2. Persaudaraan Setia Hati Terate
SEJARAH PSHT
"SELAMA MATAHARI MASIH TERBIT DARI TIMUR, SELAMA BUMI MASIH DIHUNI MANUSIA SELAMA ITU PULA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE AKAN TETAP JAYA ABADI SELAMANYA"“KI HADJAR HARDJO OETOMO” Pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate.
Salah satu murud Ki Ngabehi Surodiwirjo yang militan dan cukup tangguh, yaitu Ki Hadjar Hardjo Oetomo mempunyai pendapat perlunya suatu organisasi untuk mengatur dan menertibkan personil maupun materi pelajaran Setia Hati, untuk itu beliau meohon doa restu kepada Ki Ngabehi Surodiwirjo. Ki Ngabehi Surodiwirjo memberi doa restu atas maksud tersebut., karena menurut pendapat beliau hal – hal seperti itu adalah tugas dan kewajiban anak muridnya, sedangkan tugas beliau hanyalah “menurunkan ilmu SH”. Selain itu Ki Ngabehi Surodiwirjo berpesan kepada Ki Hadjar Hardjo Oetomo agar jangan memakai nama SH dahulu.
Setelah mendapat ijin dari Ki Ngabehi Surodiwirjo, Ki Hadjar Hardjo Oetomo pada tahun 1922 mengembangkan ilmu SH dengan nama Pencak Silat Club (P. S. C).
Karena Ki hadjar Hardjo Oetomo adalah orang SH, dan ilmu yang diajarkan adalah ilmu SH, maka lama – kelamaan beliau merasa kurang sreg mengembangkan ilmu SH dengan memakai nama lain, bukan nama SH. Kembali beliau menghadap Ki Ngabehi Surodiwirjo menyampaikan uneg – unegnya tersebut dan sekalian mohon untuk diperkenankan memakai nama SH dalam perguruannya. Oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo maksud beliau direstui, dengan pesan jangan memakai nama SH saja, agar ada bedanya. Maka Pencak Silat Club oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo diganti dengan nama “SETIA HATI MUDA” (S. H. M).
Peranan Ki Hadjar Hardjo Oetomo Sebagai Perintis Kemerdekaan
Ki Hadjar Hardjo Oetomo mengembangkan ilmu SH di beberapa perguruan yang ada pada waktu antara lain perguruan Taman Siswo, Perguruan Boedi Oetomo dan lain – lain. Dalam mengajarkan ilmu SH beliau diantaranya adalah menamakan suatu sikap hidup, ialah “kita tidak mau menindas orang lain dan tidak mau ditindas oleh orang lain”. Walaupun pada waktu itu setiap mengadakan latihan tidak bisa berjalan lancar, karena apabila ada patroli Belanda lewat mereka segera bersembunyi; tetapi dengan dasar sikap hidup tersebut murid – murid beliau akhirnya menjadi pendekar – pendekar bangsa yang gagah berani dan menentang penjajah kolonialisme Belanda. Dibandingkan keadaan latihan masa lalu yang berbeda dengan keadaan latihan saat ini, seharusnya murid – murid SH lebih baik mutu dan segalanya dari pada murid – murid SH yang lalu. Melihat sepak terjang murid – murid Ki Hadjar Hardjo Oetomo yang dipandang cukup membahayakan, maka Belanda segera menangkap Ki Hadjar Hardjo Oetomo bersama beberapa orang muridnya, dan selanjutnya dibuang ke Digul. Pembuangan Ki Hadjar Hadjo Oetomo ke Digul berlangsung sampai dua kali, karena tidak jera – jeranya beliau mengobarkan semangat perlawanan menentang penjajah.
Selain membuang Ki Hadjar hardjo Oetomo ke Digul, Pemerintah Hindia Belanda yang terkenal dengan caranya yang licik telah berusaha memolitisir SH Muda dengan menjuluki SHM bukan SH Muda, melainkan SH Merah; Merah disini maksudnya adalah Komunis. Dengan demikian pemerintah Belanda berusaha menyudutkan SH dengan harapan SH ditakuti dan dibenci oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Menanggapi sikap penjajah Belanda yang memolitisir nama SH Muda dengan nama SH Merah, maka Ki Hadjar Hardjo Oetomo segera merubah nama SH Muda menjadi “Persaudaan Setia Hati Terate” hingga sampai sekarang ini.
Melihat jasa – jasa Ki Hadjar Hardjo Oetomo tersebut, maka pemerintah Indonesia mengakui beliau sebagai “Pahlawan Perintis Kemerdekaan” , dan memberikan uang pensiun setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 yang diterimakan kepada isteri beliau semasa masih hidup.
Setelah meninggal dunia, beliau dimakamkan di makam “Pilangbango”, yang terlatak di sebelah Timur Kotamadya Madiun, dari Terminal Madiun menuju ke arah Timur. Beliau mempunyai 2 (dua) orang putra, yaitu seorang putri yang diperisteri oleh bapak Gunawan, dan Seorang putra yang bernama bapak “Harsono” sekarang berkediaman di jalan Pemuda no. 17 Surabaya. Ibu Hardjo Oetomo meninggal pada bulan September 1986 di tempat kediamannya, di desa Pilangbango Madiun.
Rumah beliau, oleh Bapak Harsono dihibahkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate pada akhir tahun 1987 dengan harga Rp. 12,5 juta. Rencana Pengurus Pusat, bekas rumah kediaman pendiri Persaudaraan SH Terate tersebut akan dipugar menjadi “Museum SH Terate” agar generasi penerus bisa menyaksikan peninggalan pendahulu – pendahulu kita sejak berdiri sampai dengan perkembangannya saat ini.
